Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul PANDEMI COVID-19 Program Padat Karya Tunai Diperbanyak
Tanggal 07 April 2021
Surat Kabar Kompas
Halaman 0
Kata Kunci
AKD - Komisi V
Isi Artikel Pemerintah mempercepat penyaluran program bantuan tunai dan padat karya untuk menyelamatkan ekonomi desa yang lesu akibat wabah Covid-19. Kementerian Desa PDTT diminta segera membuat panduan program padat karya tunai. Oleh NINA SUSILO BOGOR, KOMPAS — Pemerintah berusaha menaikkan kembali daya beli masyarakat di masa lesu ekonomi akibat wabah Covid-19. Selain memberikan program-program perlindungan sosial, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta memperbanyak program-program padat karya tunai. ”Untuk menjaga daya beli masyarakat di perdesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan. Pertama, penyaluran program perlindungan sosial yang tadi sudah kita bicarakan dan, kedua, mempercepat program padat karya tunai,” tutur Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait percepatan Program Padat Karya Tunai bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Selasa (7/4/2020). Ratas diselenggarakan melalui telekonferensi dan Presiden memimpin dari Istana Kepresidenan Bogor. Program padat karya diharap bisa membuka lapangan kerja dan memberi pendapatan bagi masyarakat berekonomi lemah di perdesaan. Oleh karenanya, menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diminta merealokasi anggarannya dan memperbanyak program-program padat karya tunai. ”Kalau biasanya buat sepuluh (program), ya, sekarang harus buat lima puluh, paling enggak 5 kali. Kalau hanya (program kerja) normal-normal saja, ya, enggak akan ada ’tendangannya’,” kata Presiden. Skema dana desa juga bisa digunakan untuk memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 dan program padat karya tunai. Masalahnya, pencairan dana desa sangat lambat. Sampai akhir Maret 2020, baru Rp 9,3 triliun yang disalurkan. Menurut rencana, penyaluran dana desa dilakukan dalam empat tahap dengan tahap pertama sejumlah Rp 28 triliun. Adapun sepanjang 2020, dana desa se-Indonesia mencapai Rp 72 triliun. Presiden pun meminta supaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat panduan agar program padat karya tunai bisa tepat sasaran dan masif diterapkan. Keluarga dengan ekonomi lemah dan pengangguran atau setengah pengangguran pun perlu menjadi prioritas mendapatkan program-program ini. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai ratas menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan merealokasi anggaran dan program-programnya. Berbagai program ini bertujuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kemenaker melalui balai latihan kerja yang dimiliki, misalnya, sudah mengadakan program padat karya untuk produksi hand sanitizer. Program ini bisa dikerjasamakan dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Kementerian Pertanian juga mulai menyiapkan program-program penyangga setelah panen raya pada April-Juni ini. Beberapa program Kementerian Pertanian adalah pembuatan embung, rehabilitasi kebun, dan perpipaan. Adapun Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan bersiap mendorong program-program pembuatan saluran irigasi, pengolahan sampah dan penyediaan sanitasi warga, serta program berantas rumah kumuh. Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dana desa saat ini diprioritaskan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di desa. Kedua, dana desa disiapkan untuk padat karya tunai dengan syarat melibatkan penganggur dan kelompok miskin di desa itu. Selain itu, pembayaran honor pekerja dilakukan setiap hari, tiga hari sekali, atau paling lama seminggu sekali. Adapun masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dana desa, program keluarga harapan, atau bantuan pangan nontunai tetap mendapatkan bantuan sosial. ”Presiden tidak ingin ada celah sedikit pun di desa. Warga yang terdampak Covid-19 (tidak boleh) tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” tutur Halim. Presiden juga mengingatkan supaya pelaksanaan padat karya tunai tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Warga tetap perlu menjaga jarak serta menggunakan masker. Dengan demikian, upaya memutus penyebaran Covid-19 tetap berjalan.
  Kembali ke sebelumnya