Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Ketegasan Indonesia Membuat ASEAN Lebih Bergigi soal Laut China Selatan
Tanggal 02 Juli 2020
Surat Kabar Kompas
Halaman D
Kata Kunci
AKD - Komisi I
Isi Artikel Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2020 pekan lalu menawarkan hal tak terduga. Setelah bertahun-tahun menunjukkan sikap mengambang, ASEAN akhirnya menyatakan posisi lebih tegas soal Laut China Selatan. Indonesia berperan. Oleh KRIS MADA Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan seusai pertemuan, para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982  harus menjadi dasar untuk menentukan hak berdaulat dan kedaulatan di Laut China Selatan. ”Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi, dan kepentingan-kepentingan yang sah terhadap wilayah perairan, dan bahwa UNCLOS 1982 menjadi kerangka hukum untuk melaksanakan semua kegiatan di samudra dan laut,” demikian pernyataan itu. Para pemimpin ASEAN juga menyatakan prihatin atas reklamasi dan aktivitas lain yang memangkas saling percaya di antara para pihak terkait Laut China Selatan (LCS). Aktivitas-aktivitas itu dapat meningkatkan ketegangan dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan. ”UNCLOS tidak hanya dirujuk dalam bagian khusus tentang perkembangan di Laut China Selatan, tetapi juga pada permulaan Pernyataan Visi Pemimpin ASEAN tentang ASEAN yang Kohesif dan Responsif. Poin 7 dari Pernyataan Visi menempatkan UNCLOS dalam kalimat yang sama dengan Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama, dengan cara yang tepat,” kata Kepala Pusat Kajian ASEAN pada Habibie Center Ibrahim Al Muttaqi, Rabu (1/7/2020), di Jakarta. Kepala Kajian Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan pada Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia Shariman Lockman setuju bahwa pernyataan itu menyiratkan keprihatinan ASEAN terhadap perilaku China di LCS. Walakin, tidak tepat menyebut ASEAN lebih keras kepada China. ASEAN tidak akan bertindak lebih jauh. Sebab, sebagian negara di ASEAN menganggap China sebagai faktor penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mereka. ”Hal ini akan mendorong kehati-hatian diplomasi Asia Tenggara apabila menyangkut China,” ujar Shariman melalui surat elektronik, Rabu, saat diminta pendapatnya tentang isu tersebut. Adapun Mark Valencia, pakar LCS pada National Institute for South China Sea Studies di Haikou, China, menilai pernyataan itu nyaris tidak menggambarkan perubahan sikap ASEAN soal LCS. Melalui artikel dalam The Interpreter, ia menyoroti fakta Vietnam sebagai tuan rumah dan negara-negara ASEAN lain yang tidak secara lugas menyebut China sebagai pihak yang berperilaku agresif di LCS. ”Mungkin dipicu hormat, takut, atau bahkan keduanya,” tulis Valencia. Banyak faktor Ketegasan ASEAN terkait isu LCS dalam KTT pekan lalu dipicu oleh banyak faktor. Sejumlah diplomat senior Indonesia mengakui, ketegasan Indonesia soal LCS menjadi salah satu faktor. Para diplomat yang enggan diungkap namanya itu mengatakan, ASEAN semakin percaya diri setelah Indonesia mengeluarkan dua nota edaran soal LCS. Mereka merujuk pada nota edaran Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Mei dan Juni 2020. Lewat nota itu, Indonesia menolak tawaran China untuk merundingkan klaim di Laut China Selatan. Beijing menyatakan ada tumpang tindih klaim maritim dengan Jakarta. Indonesia menyatakan semua klaimnya didasarkan pada hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Sementara sampai sekarang, Beijing tidak kunjung menunjukkan secara jelas dasar klaimnya pada UNCLOS 1982 atau hukum internasional yang berlaku. Beijing, hingga pernyataan dalam nota edaran pada 18 Juni 2020, hanya menyatakan klaimnya sesuai UNCLOS. Ibrahim mengatakan, hal yang signifikan dari nota edaran Indonesia adalah secara tegas merujuk pada putusan Mahkamah Arbitrase Permanen soal sengketa China-Filipina di LCS. Putusan pada 2016 itu secara tegas menyatakan bahwa klaim China di LCS tidak berdasar pada hukum internasional. ”Setelah melihat keengganan Beijing menghormati putusan itu, ditambah dengan tindakannya di LCS, Indonesia dan anggota ASEAN merasa perlu meningkatkan tekanan secara strategis terhadap Beijing,” kata Ibrahim. Status Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020 juga berperan penting. Selama bertahun-tahun, Vietnam sangat keras soal LCS. Dengan menjadi Ketua ASEAN 2020, Vietnam berkesempatan mendorong ASEAN mengikuti sikapnya. Sebagai Ketua ASEAN 2020, Vietnam berperan penting dalam merancang pernyataan bersama itu. Di antara negara ASEAN yang bersengketa dengan China soal LCS, Vietnam dikenal paling keras. Selain Vietnam, China juga bersengketa dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia, serta Taiwan soal LCS. Mereka mengakui ada sengketa dengan China. Sementara Indonesia teguh menyatakan tidak ada sengketa apa pun dengan China di LCS. Perubahan sikap Sejumlah diplomat Asia Tenggara menyebut, pernyataan itu menunjukkan penguatan sikap ASEAN atas pentingnya hukum internasional pada perairan yang sedang disengketakan tersebut. Guru Besar Emeritus untuk Pertahanan Asia pada University of New South Wales (UNSW), Carl Thayer, menyebut bahwa pernyataan itu menunjukkan perubahan penting wacana ASEAN soal LCS. ”Ini penolakan atas klaim China,” ujarnya. Selama ini, ASEAN cenderung menghindari pernyataan bersama yang tegas dalam isu LCS. Seorang diplomat senior Indonesia mengakui, ASEAN gamang dalam isu tersebut. Kondisi berubah setelah Indonesia menunjukkan ketegasan di LCS. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia menegaskan klaim di LCS dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur ke Natuna. Indonesia juga menggunakan forum internasional untuk menegaskan klaim yang didasarkan pada hukum internasional. Jakarta bolak-balik merujuk keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menegaskan klaim China tidak berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam pernyataan pekan lalu, para pemimpin ASEAN juga menyinggung kemajuan pembahasan soal panduan tata perilaku (COC) di LCS. ASEAN dan China telah menyepakati satu naskah rancangan untuk dibahas bersama. Pembahasan pertama telah selesai. ”Seharusnya tahun ini memasuki pembacaan (pembahasan) kedua COC. Karena pandemi, pembacaan belum bisa dilakukan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Antonio Tavares. Pembahasan tersebut, kata Jose, tidak bisa dilakukan secara virtual seperti pertemuan-pertemuan lain. Pembahasan itu harus dilakukan dalam pertemuan langsung. Dalam situasi pandemi, pertemuan tersebut belum bisa dilakukan. China telah menyatakan akan berkomitmen menyelesaikan perundingan soal COC pada 2020. Beijing juga perlu membuktikan niat baiknya di kawasan. Jika sampai mundur dari pembahasan COC gara-gara pernyataan ASEAN, Beijing akan semakin kesulitan menangkal tudingan keagresifannya di LCS. Menyasar negara lain Valencia menilai pernyataan ASEAN tidak hanya diarahkan ke China. Pada butir ke-65 pernyataan bersama, dengan jelas pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menghindari penggunaan militer di LCS, baik oleh pihak yang bersengketa maupun negara lain. Amerika Serikat dan China, menurut Valencia, sama-sama menjadi sasaran pernyataan itu. AS—bukan pihak bersengketa dan tidak meratifikasi UNCLOS—rutin mengerahkan kapal perang ke LCS dengan beragam alasan. Bahkan, AS segera mengumumkan pengerahan dua gugus kapal induk, yakni Nimitz dan Ronald Reagan, sehari setelah pernyataaan ASEAN dikeluarkan. Gugusan yang terdiri dari dua kapal induk, tujuh kapal perang, dan puluhan jet tempur itu dinyatakan menggelar latihan terpadu dan operasi bersama dengan mitra di kawasan Indo-Pasifik. Latihan dijalankan sembari kedua gugusan itu berlayar menuju Jepang. ”Kami akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan dan menguatkan kemampuan menggelar perang di semua tempat. Angkatan Laut AS akan selalu siap beroperasi dan ditempatkan secara global,” kata Komandan Gugus Tempur 5 AS Laksamana Muda George Wikoff dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan AL AS. Valencia menyatakan, perilaku AS di kawasan juga menjadi sumber kecemasan. Karena itu, ASEAN merasa perlu menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan mematuhi hukum dalam konteks Laut China Selatan. (AP)
  Kembali ke sebelumnya