Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul PERINGATAN DARI SENAYAN: ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Tanggal 05 Juni 2020
Surat Kabar Bisnis Indonesia
Halaman 11
Kata Kunci
AKD - Komisi XI
Isi Artikel Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19. Selain defi sit anggaran yang makin lebar, kalangan legislator di Senayan juga memberikan beberapa catatan untuk program yang menelan dana Rp677,2 triliun ini. Pasalnya, dalam rapat kerja yang digelar secara tertutup antara Komisi XI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), anggota parlemen memberikan sejumlah catatan. Dalam risalah rapat yang diperoleh Bisnis, program yang mendapatkan sorotan dari DPR ini menyangkut efektivitas kebijakan restrukturisasi untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta beban risiko atau risk sharing. (Lihat tabel) Sumber Bisnis di lingkungan pemerintah mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan parlemen adalah pemberian dana talangan ke perusahaan pelat merah. “[Dana talangan] belum fi nal. Masih tarik ulur. Bisa jadi nanti pinjaman yang project-based,” kata sumber Bisnis, Kamis (4/6). Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pemerintah saat ini sedang menyiapkan beleid dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemberian pinjaman. Nantinya, dalam beleid itu pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada BUMN. Namun jika skema dalam rencana PP tak digunakan, pemerintah masih memiliki ruang yang tertuang dalam PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah dan aturan turunannya yakni PMK No. 53/2020.  Pasal 58 PMK No. 53/2020 memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan investasi langsung, yakni pemberian pinjaman, kerja sama investasi, atau bentuk investasi langsung lainnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu tak memberikan jawaban spesifi k terkait polemik dana talangan. Dia hanya memastikan skema dana talangan diberikan pemerintah untuk membantu modal kerja jangka pendek kepada BUMN. “Supaya tetap beroperasi, jadi talangan investasi adalah sesuatu yang akan kembali,” kata dia. Febrio juga menambahkan bahwa pemerintah akan sangat hatihati dalam menerapkan program PEN. Apalagi, defi sit fi skal saat ini mencapai 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan jumlah defi sit yang tinggi, pemerintah akan menggunakan anggaran secara tepat sasaran sehingga menjadi daya ungkit perekonomian. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen agar recovery fi skal bisa tercapai pada 2023, seperti yang dimandatkan UU No. 2/2020. Namun, menurutnya, pemulihan dilakukan secara gradual supaya tidak menimbulkan syok ekonomi. “Harus dilakukan secara smooth untuk kembali ke 3% dalam waktu 3 tahun. Kalau tiba-tiba ke 3% justru ini bahaya bagi perekonomiannya,” jelasnya.  KURANG IDEAL Di sisi lain, CORE Indonesia menilai anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi masih kurang ideal karena beberapa faktor. Pertama kebutuhan anggaran kesehatan yang lebih besar untuk penanggulangan wabah, kedua asumsi tambahan penduduk miskin yang berpotensi jauh lebih besar, dan ketiga kebutuhan untuk pemulihan swasta. Pemerintah menganggarkan Rp172 triliun untuk rumah tangga miskin, rentan, dan terdampak Covid-19, di mana menurut skema sangat berat, jumlah penduduk miskin akan bertambah hingga 4,86 juta orang Angka tersebut dinilai masih kecil dibandingkan dengan potensi lonjakan penduduk miskin akibat Covid-19 yang mencapai 12,2 juta orang.  “Kami memperkirakan kebutuhan bantuan untuk masyarakat miskin dalam skenario sangat berat bisa mencapai Rp234 triliun,” kata ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, pemulihan ekonomi Indonesia dari Covid-19 diperkirakan memakan waktu 2 tahun. Menurutnya, upaya pemerintah masuk fase new normal ketika risiko pandemi masih tinggi secara nasional akan memperlambat pemulihan. “Khawatir kurva recovery-nya ‘W’ karena ada ancaman gelombang kedua virus. Jadi tahun ini perkiraan ekonomi akan negatif.”  Sementara itu, pemulihan ekonomi pada tahun depan akan bergantung pada kinerja pasar domestik yang bertumpu pada perbaikan daya beli masyarakat “Penggerak utama tetap di konsumsi rumah tangga,” tambah Bhima. Sementara itu, kinerja ekspor harapannya ada rebound karena adanya pelonggaran lockdown. Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pasar utama tengah menghadapi krisis politik yang diyakini akan berdampak pada aktivitas perdagangan internasional. (Hadijah Alaydrus/Tegar Arief)   
  Kembali ke sebelumnya