Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul Ini Indikator Ekonomi Makro Indonesia di RAPBN 2021
Tanggal 12 Mei 2020
Surat Kabar Kompas
Halaman -
Kata Kunci
AKD - Komisi XI
Isi Artikel JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (12/5/2020). Di dalam paparannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan tema KEM PPKF 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020. Namun demikian, Bendahara Negara itu menjelaskan dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) di awal tahun menyebabkan pemerintah untuk menyesuaikan KEM PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi. "KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum daat dipastikan dan bagaimana diatasi," ujar Sri Mulyani dalam paparannya. Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Sri Mulyani menyampaikan, hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. "Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan," jelas Sri Mulyani. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Sri Mulyani pun memaparkan dengan kondisi tersebut, pemerintah mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk kebijakan fiskal tahun 2021. Fokus pemulihan perekonomian nantinya meliputi pemulihan industri pariwisata dan investasi, selain itu juga reformasi sistem kesehatan nasional serta jaring pengaman sosial dan reformasi di bidang sistem ketahanan bencana. "Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional," ujar Sri Mulyani. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Sri Mulyani mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen; Inflasi 2,0-4,0 persen; Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen; nilai tukar Rupiah Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS; harga minyak mentah Indonesia 40-50 dollar AS per barrel; lifting minyak bumi 677-737 ribu barrel per hari; lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barrel setara minyak per hari.
  Kembali ke sebelumnya