Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul DEFISIT FISKAL MAKIN LONGGAR: KERANGKA EKONOMI MAKRO 2021
Tanggal 13 Mei 2020
Surat Kabar Bisnis Indonesia
Halaman 11
Kata Kunci
AKD - Komisi XI
Isi Artikel Bisnis, JAKARTA — Rezim defi sit fi skal di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) bakal berlanjut. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, defi sit fi skal pada 2021 diusulkan pada kisaran 3,21%—4,17% terhadap PDB. Dalam Sidang Paripurna DPR kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, besaran defi sit di atas 3% dari PDB diperlukan agar proses pemulihan ekonomi bisa berjalan bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berisiko memberikan guncangan. “Hal ini mengingat kebijakan fi skal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani, Selasa (12/5). Pelebaran defi sit terutama disebabkan oleh tekanan pada penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sri Mulyani mengatakan, rasio perpajakan pada 2021 diperkirakan sebesar 8,25%—8,63% dari PDB. Hal ini karena masih ada tambahan insentif perpajakan pada tahun depan yang akan dikeluarkan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Aktivitas perekonomian yang belum sepenuhnya bisa pulih juga dinilai masih menekan rasio perpajakan. Berdasarkan catatan Bisnis, target rasio perpajakan pada tahun ini adalah sebesar 8,69% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan 2021 yakni di kisaran 8,25—8,63%. Tekanan juga terjadi pada PNBP. Menurut Sri Mulyani, harga komoditas masih diproyeksikan menekan PNBP sehingga rasio PNBP dipatok hanya sebesar 1,6%—2,3% dari PDB Pandemi Covid-19 dan pengalaman melakukan realokasi anggaran menurutnya telah menyadarkan pemerintah bahwa belanja masih bisa dikelola lebih baik. Oleh karena itu, pada tahun depan reformasi belanja bakal berlanjut. Belanja negara diperkirakan mencapai 13,11%—15,17% dari PDB pada tahun depan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah masih mengasumsikan angka konservatif sebesar 4,5%—5,5% (year-on-year/yoy) pada tahun depan di mana infl asi ditetapkan pada angka yang cukup konservatif yakni 2%—4% (yoy). RECOVERY EKSTREM Dengan asumsi pertumbuhan tersebut, pemerintah tidak memperkirakan adanya recovery perekonomian yang ekstrem seperti diramalkan International Monetary Fund (IMF) di mana Indonesia diproyeksikan bisa tumbuh 8,2% (yoy). Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menambahkan, sasaran pembangunan nasional pada 2021 adalah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5%—5,5%. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan di angka 9,2%—9,7%, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5%—8,2%, rasio gini pada 0,377—0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78—72,90. “Target pembangunan 2020 dan 2021 tentu akan terkoreksi, apalagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020 2,97%,” kata Suharso. Di sisi lain, berkaca pada kondisi kuartal I/2020 dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya berada pada kisaran 1%. “Saya prediksi ekonomi hanya tumbuh 1% karena pendapatan negara tertekan. Pandemi [Covid-19] ini wake up call bagi kita semua,” ujarnya. Ekonom CORE Indoensia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tekanan defi sit akan timbul karena pertumbuhan belanja dan insentif perpajakan yang terus berlanjut, terutama karena adanya upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang diprediksi meningkat pada tahun ini. Menurutnya, penerimaan perpajakan kemungkinan besar tidak dapat bertumbuh terlalu tinggi mengingat masih berjalannya proses pemulihan ekonomi pada tahun depan. “Insentif perpajakan memang masih diperlukan pada tahun depan, karena proses konsolidasi ekonomi masih berlanjut,” kata Yusuf. Adapun pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, menurutnya masih akan sangat bergantung pada realisasi pertumbuhan pada tahun ini. “Jika pertumbuhan tahun ini terkontraksi, ada potensi rebound pada tahun depan. Namun ini juga bergantung pada proses pemulihan untuk Covid-19,” kata Yusuf.   
  Kembali ke sebelumnya