Selamat datang di website E-PAPER PERPUSTAKAAN DPRRI.

Koleksi Perpustakaan DPR RI

Judul JARING PENGAMAN SOSIAL. Program Padat Karya Tunai Turut Topang Daya Beli Masyarakat Desa
Tanggal 14 April 2020
Surat Kabar Kompas
Halaman 12
Kata Kunci
AKD - Komisi V
Isi Artikel Masyarakat yang mengikuti program padat karya tunai akan mendapatkan bayaran langsung secara mingguan, bahkan harian. Ini memungkinkan uang cepat didistribusikan kepada masyarakat dan diharapkan bisa menjaga daya beli. Oleh ADRIAN FAJRIANSYAH   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan program padat karya tunai atau ikut kerja dalam sejumlah proyek pembangunan. Masyarakat yang mengikuti program ini akan mendapatkan bayaran langsung secara mingguan, bahkan harian. Program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat setempat pada umumnya, tetapi juga bagi pekerja migran. Tujuan program ini adalah meminimalkan dampak Covid-19 di bidang perekonomian, khususnya menyangkut daya beli masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2020), mengatakan, Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian/lembaga yang diminta berperan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Anggaran yang direalokasi dan difokuskan kembali (refocusing) Rp 36,19 triliun dari total anggaran tahun ini yang sebesar Rp 120 triliun. Khusus anggaran yang direlokasi total Rp 24,53 triliun. Anggaran itu berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas ataupun biaya-biaya rapat dan sejenisnya sebesar 50 persen. ”Anggaran itu telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Lalu, melalui Kemenkeu, anggaran tersebut disalurkan untuk sejumlah kegiatan bantuan sosial dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dalam percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya. Kementerian PUPR mencatat, total anggaran yang difokuskan kembali Rp 1,66 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan langsung guna mendukung program penanganan Covid-19 dan melaksanakan program padat karya tunai. Pembangunan langsung yang dilakukan di antaranya penyiapan prasarana oberservasi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau; rehabilitasi Wisma Atlet Kemayoran DKI Jakarta untuk menjadi RS darurat Covid-19; serta pembelian alat-alat pendukung lainnya. Sementara itu, program padat karya tunai dilakukan dengan menggerakkan 11 program pembangunan Kementerian PUPR dengan total anggaran Rp 10,22 triliun. Kegiatannya antara lain bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat kurang mampu 208.000 unit senilai total Rp 4,353 triliun dan renovasi rumah untuk masyarakat kurang mampu 12.000 unit (Rp 459 miliar). Ada juga perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi senilai Rp 2,250 triliun, memelihara jalan sepanjang 47.017 kilometer Rp 518 miliar, dan memelihara jembatan sepanjang 496 kilometer Rp 110 miliar. Mekanisme program Basuki mencontohkan pada proyek perbaikan irigasi kecil. Setiap lokasi, nilai proyeknya Rp 225 juta. Nantinya, masyarakat dilibatkan dalam proyek itu dengan pekerjaan yang bersifat tak banyak menggunakan teknologi dan bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Proyek irigasi kecil itu biasanya dilakukan oleh 70-80 orang dalam dua bulan. Namun, dalam program padat karya tunai, Kementerian PUPR akan rekrut pekerja berbeda-beda setiap pekan, yakni 40 orang per minggu dalam dua-tiga bulan. Para pekerja itu, lanjut Basuki, akan dibayar mingguan, yakni setiap Kamis atau Minggu. Saat ini, program tersebut sudah mulai berjalan di Tegal dan Pekalongan di Jawa Tengah. ”Ini memungkinkan uang cepat didistribusikan kepada masyarakat di desa. Cara ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah wabah Covid-19,” katanya. Basuki menambahkan, program padat karya tunai itu juga menyasar para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke Indonesia karena imbas pandemi Covid-19 di negara tempatnya bekerja. Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendata asal para TKI itu. ”Nanti, setelah menjalani isolasi, mereka bisa bekerja dalam program padat karya tersebut,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengemukakan, MPR meminta anggaran kementerian/lembaga yang telah direlokasi harus segera disalurkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Anggaran itu harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi karena wabah Covid-19. ”Utamanya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.   KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN Paket stimulus ekonomi terkait Covid-19. Sumber: Litbang Kompas Di sisi lain, Zulkifli menyampaikan, MPR mendukung penuh upaya percepatan penanganan Covid-19. MPR telah menyetujui defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5 persen. Anggaran itu menjadi cadangan terakhir yang bisa digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19, terutama jika wabah sudah semakin parah, berat, ataupun meluas. Selain itu, MPR juga telah meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan cadangan pangan. ”Gerakan pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di seluruh Indonesia. Seberat apa pun dampak Covid-19 atau bencana yang dialami, kondisinya kemungkinan akan aman kalau kita punya stok pangan yang cukup,” ucapnya.
  Kembali ke sebelumnya